Rapat evaluasi pelaksanaan MBG antara Pemkab Jayapura, tim BGN dan Sekretariat Dukungan Kabinet di Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura.(Foto Jems).
SENTANI | Papuareels.id - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama tim Badan Gizi Nasional (BGN) dan Sekretariat Dukungan Kabinet menggelar evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Jayapura dan dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah, Yusuf Yambe Yabdi. Acara dihadiri pula oleh para asisten, pimpinan OPD, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait.
Sebelumnya, tim BGN meninjau salah satu dapur bergizi di Distrik Sentani Timur untuk melihat secara langsung pelaksanaan program di lapangan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Jayapura menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis agar menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.
“Program ini sangat penting untuk mendukung kesehatan anak-anak, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita,” ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, pemerintah daerah menyadari masih ada kendala teknis di lapangan, terutama terkait jarak antarwilayah dan distribusi bahan makanan ke daerah pesisir dan pegunungan.
“Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi lintas OPD, terutama dengan dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial, supaya pelaksanaan program ini semakin efektif,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapur bergizi.
“Kami ingin tenaga kerja di dapur MBG berasal dari masyarakat lokal, khususnya mama-mama Papua. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kabupaten Jayapura Program Makan Bergizi Nasional (BGN), Ruth Widiastuti, memaparkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dari total target sekitar 67 ribu penerima manfaat, saat ini baru 34 ribu lebih yang terlayani, atau sekitar 40 persen dari total sasaran.
“Capaian ini masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan yang aksesnya cukup sulit,” ujarnya.
Ruth menjelaskan, Kabupaten Jayapura ke depan diharapkan memiliki 36 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG). Saat ini baru 11 dapur bergizi yang beroperasi, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap persiapan, seperti di Distrik Depapre dan Yapsi yang sedang menunggu peralatan tiba.
Untuk wilayah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal), BGN tetap menargetkan pembangunan dapur meski jumlah anak-anak sedikit.
“Meskipun hanya 50 anak, kami tetap akan bangun SPPG supaya semua anak bisa mendapat makanan bergizi,” jelasnya.
Ruth menambahkan, sebagian besar relawan di dapur MBG merupakan masyarakat sekitar. Bahkan di SPPG Kalkote, seluruh pekerjanya adalah mama-mama asli Papua.
“Ke depan kami targetkan 80 persen tenaga kerja berasal dari mama-mama lokal agar tingkat kepercayaan masyarakat makin tinggi,” katanya.
Terkait waktu kerja, Ruth menjelaskan bahwa dapur bergizi bekerja dengan sistem shift.
“Persiapan dilakukan sejak sore hingga malam untuk mencuci dan memotong sayur. Masak nasi dimulai pukul dua dini hari, lalu lauk sekitar pukul empat pagi agar distribusi ke TK bisa dimulai pukul tujuh,” ujarnya.
Menanggapi laporan adanya siswa yang sempat mengalami gangguan kesehatan, BGN telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk memastikan keamanan dan kebersihan pangan.
“Kami sudah menerapkan Sertifikat Rumah Hidangan Sehat (SRHS), dan semua chef yang memasak juga sudah bersertifikat,” terang Ruth.
Dengan hasil evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan BGN berkomitmen memperluas cakupan penerima manfaat, memperkuat pasokan pangan lokal, serta meningkatkan keterlibatan mama-mama Papua dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
