-->

Notification

×

Iklan Jayapura Kab

Iklan

Tag Terpopuler

Pelayanan Kesehatan Papua Dianggap Darurat, LSM Papua Bangkit Desak Audit Total Usai Dua Warga Meninggal

25 November 2025 | November 25, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-11-25T11:22:03Z
Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu.

Jayapura — Dua warga Papua, seorang ibu hamil dan bayinya, meninggal dunia setelah berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tanpa mendapatkan tindakan medis yang semestinya.

Tragedi ini memicu kecaman keras dari LSM Papua Bangkit, yang menilai kondisi pelayanan kesehatan di Papua telah memasuki status darurat akibat kegagalan sistemik yang berlangsung menahun.

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, menyebut insiden tersebut bukan hanya kelalaian individu tenaga medis, tetapi bukti nyata runtuhnya manajemen pelayanan kesehatan di Papua.

Menurut laporan yang diterima pihaknya, korban sempat menunggu hingga 10 jam, dipindahkan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya, namun tetap tidak tersentuh penanganan medis hingga akhirnya meninggal dunia.

“Ini menunjukkan kerusakan sistemik. Warga meninggal bukan karena penyakitnya, tetapi karena layanan kesehatan yang tidak berjalan,” ujarnya di Sentani, Selasa (25/11/2025).

Hengky menilai kematian dua warga Papua ini memperlihatkan betapa kacaunya alokasi anggaran kesehatan dari dana Otonomi Khusus yang telah digelontorkan selama 24 tahun, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Puluhan tahun dana digulirkan, tapi fasilitas tetap minim dan masyarakat masih menjadi korban. Anggaran itu mengalir ke mana? Fakta ini menunjukkan air sudah keruh dari hulunya. Mengkritisi hanya dokter dan tenaga medis sama saja menjernihkan air di muara, padahal dari hulu hingga hilir penuh lumpur.” kata Hengky.

Ia menilai pemerintah daerah selama ini lebih fokus pada pembangunan simbolik bernilai besar, sementara pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan justru tetap terpuruk.

Desak Audit Finansial, Sosial, Teknis dan Infrastruktur Kesehatan

LSM Papua Bangkit meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit total yang melibatkan Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

Audit diminta mencakup seluruh rantai pelayanan kesehatan, termasuk Pustu, posyandu, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Terlebih kata dia, sarana-prasarana dan peralatan medis yang telah dibiayai APBN dan dana Otsus selama 24 tahun, sistem kehadiran, kinerja, serta insentif tenaga kesehatan.

Tak hanya itu, Penggunaan dan efektivitas Kartu Papua Sehat (KPS) dinilai tidak optimal dan tidak dapat sepenuhnya diakses oleh Orang Asli Papua (OAP).

“Audit harus menyeluruh dan komprehensif. Mulai dari anggaran, aturan, hingga kinerja. Jangan hanya menyasar tenaga medis di lapangan, tetapi sampai ke akar masalahnya.” pinta Hengky.

Sorotan untuk RSUD Yowari: Legalitas dan Amdal Tidak Jelas

LSM Papua Bangkit juga menyoroti RSUD Yowari yang disebut belum memiliki dokumen Amdal maupun sertifikasi lahan sejak berdiri pada 2003. Kondisi ini dinilai menghambat akreditasi dan membuka peluang terjadinya maladministrasi.

“Kalau legalitas lahan saja belum beres, bagaimana bisa memperbaiki pelayanan?” tegas Hengky.

Risiko Propaganda Internasional

Sebagai mantan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Hengky mengingatkan bahwa buruknya pelayanan kesehatan di Papua sering dipelintir menjadi narasi politik oleh pihak internasional.

“Meskipun tidak benar, tapi jika kondisi ini terus dibiarkan, maka propaganda yang menggambarkan pemerintah melakukan tindakan terstruktur terhadap masyarakat Papua akan terus menguat.” katanya.

LSM Papua Bangkit menekankan bahwa pemerintah harus segera bertindak agar tragedi seperti ini tidak dipandang sebagai bagian dari narasi sistemik genosida, yakni tuduhan bahwa negara melakukan pemusnahan etnis Papua melalui penghancuran layanan kesehatan dan pendidikan secara terencana.

“Agar kematian ibu hamil dan bayinya tidak dipersepsikan sebagai bagian dari sistemik genosida, negara harus menata ulang total sektor kesehatan Papua.”

Audit untuk Menyelamatkan Rakyat Papua

Pada akhirnya, Hengky menegaskan bahwa desakan audit total bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya menyelamatkan masyarakat Papua dari runtuhnya pelayanan kesehatan.

“Kami ingin pelayanan kesehatan hadir sebagai penyelamat, bukan menjadi tempat terakhir masyarakat kehilangan nyawa.” tutupnya tegas.

×
Berita Terbaru Update