PASURUAN | Papuareels.id – Upaya mempercepat pemutakhiran data digital pertanahan dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pemutakhiran sertipikat lama merupakan pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan sinergi berjenjang dari tingkat Kantor Pertanahan hingga Kantor Wilayah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pasuruan, Minggu (01/02/2026).
Ia mengingatkan pentingnya koordinasi dan pelaporan berkelanjutan agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara kolektif.
“Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu metodologi penyelesaiannya seperti apa. Jika kita membutuhkan dukungan ataupun bantuan, agar disampaikan ke Kepala Kantah, selanjutnya Kepala Kantah bisa menyampaikan ke Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) supaya kita bisa bekerja bersama,” ujar Ossy.
Secara nasional, Wamen Ossy mengungkapkan masih terdapat sekitar 12 juta bidang tanah yang masuk dalam kategori Kualitas Data Bidang Tanah (KW) 4, 5, dan 6. Bidang-bidang tersebut merupakan sertipikat lama yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem data digital Kementerian ATR/BPN sehingga memerlukan pemutakhiran.
Bidang tanah kategori KW 4 merupakan bidang yang data fisik dan yuridisnya telah memenuhi ketentuan, namun belum terpetakan secara spasial. Sementara itu, kategori KW 5 mencakup bidang dengan data yuridis yang sudah lengkap, tetapi data fisik dan peta kadastralnya masih perlu ditingkatkan.
Adapun kategori KW 6 mencakup bidang tanah yang seluruh unsur data, baik fisik, yuridis, maupun spasial, masih membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Di hadapan jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan, Wamen Ossy menaruh harapan besar kepada Provinsi Jawa Timur untuk menjadi daerah yang progresif dalam mendorong percepatan pemutakhiran data.
Ia menyebut telah ada komitmen dari Kanwil BPN Jawa Timur untuk bergerak agresif secara nasional dengan dukungan penuh seluruh jajaran.
Namun demikian, Ossy mengingatkan agar proses pemetaan dan pemutakhiran tetap dilakukan secara realistis dan terukur.
Menurutnya, perlu pemilahan yang cermat antara bidang tanah yang dapat segera diselesaikan dan yang membutuhkan penanganan khusus, termasuk kemungkinan melibatkan bantuan eksternal.
“Betul-betul dicari mana yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak. Kalau butuh bantuan eksternal, kita berusaha semaksimal mungkin,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada enam orang masyarakat dari Kabupaten dan Kota Pasuruan. Penyerahan sertipikat ini menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Wamen Ossy turut memberikan apresiasi atas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang dinilai telah menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertib, serta didukung oleh semangat kerja pegawai yang tinggi.
“Kantah Kabupaten Pasuruan, kantornya bersih dan tertib, pegawainya bersemangat. Lanjutkan dan tingkatkan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, serta jajaran Kantah Kabupaten Pasuruan dan Kantah Kota Pasuruan.
