SENTANI | Papuareels.id – Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Rudi Bukanaung, SE, mengusulkan adanya hari khusus untuk mengonsumsi sagu sebagai bagian dari gerakan pelestarian pangan lokal. Usulan ini disampaikannya dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP), yang berlangsung di lokasi wisata Lokwis Huruwakha, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
Rudi menyebutkan, sagu merupakan makanan khas dan sumber pangan lokal yang harus dijaga kelestariannya. "Kami mendorong agar ada satu hari khusus, misalnya No Rice Day, di mana masyarakat tidak mengonsumsi nasi, tetapi menggantinya dengan sagu," ujarnya. Ia menambahkan, DPR Kabupaten Jayapura siap merevisi peraturan daerah terkait sagu agar kebijakan ini dapat diterapkan secara resmi dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rudi juga menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Otsus yang tepat sasaran. Menurutnya, masih banyak program di tingkat distrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung. Ia mencontohkan, ada kampung yang membutuhkan motor tempel, tetapi justru mendapat bantuan bibit tanaman.
"Ini menunjukkan perlunya penguatan kewenangan daerah hingga ke tingkat kampung. Maka, kami sedang membahas peraturan daerah yang mengatur kewenangan dalam pelaksanaan Otsus secara lebih merata," jelasnya.
Rudi menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura berkomitmen menjadi daerah pertama di Papua yang memiliki perda khusus pelaksanaan Otsus. Ia juga mengkritisi pemangkasan dana Otsus dari pusat. Dana yang semestinya berjumlah Rp211 miliar, kini hanya menjadi Rp204 miliar. “Ini tentu akan berdampak pada pelayanan dan program untuk masyarakat. Kami berharap Majelis Rakyat Papua ikut menyuarakan hal ini ke pemerintah pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa data Orang Asli Papua (OAP) sedang divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan diharapkan segera rampung. Data ini nantinya akan menjadi dasar dalam memperjuangkan keadilan anggaran Otsus.
"Pemotongan dana Otsus tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan akan mengurangi dampak positif bagi masyarakat Papua. Ini konsensus dari awal dan harus tetap ditegakkan," pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan implementasi Otsus di tingkat lokal. (DanTop)
