Perwakilan Anggota DPR Kabupaten Jayapura dari masing&masing Komisi A,B,C dan D, tinjau lansung ke SMA 1 Kaureh, Kabupaten Jayapura. Rabu, 14/5/2025 (foto;humasdprk)SENTANI | Papuareels.id – Wakil Ketua Komisi C DPRK Jayapura, Bob Yath Seen Banundi, BSc., BABM., meminta Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayapura agar turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi riil sekolah di wilayah pelosok, khususnya di SMA Negeri 1 Kaureh, Distrik Kaureh.
Pernyataan ini disampaikan Bob usai meninjau langsung kondisi sekolah bersama anggota DPRK Jayapura lintas komisi (A, B, C, dan D) pada Rabu (14/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan serius terkait sarana prasarana dan status tenaga pendidik yang belum mendapat perhatian pemerintah.
“SMA 1 Kaureh butuh perhatian khusus agar tujuan dari Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar tepat sasaran. Saat ini, rumah guru hanya tersedia satu unit, sementara jumlah guru ada 19 orang. Mereka terpaksa tinggal menumpuk jika ingin tetap mengajar,” kata Bob Yath.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah ruang kelas saat ini hanya tiga, padahal kebutuhan minimal adalah enam ruang. Hal ini disebabkan karena pembagian kelas berdasarkan jurusan IPA dan IPS, serta pembagian tingkatan kelas X, XI, dan XII.
"Seharusnya ada enam ruang kelas, masing-masing dua untuk setiap tingkatan. Saat ini hanya tersedia tiga. Ini jelas mengganggu proses belajar-mengajar," tambahnya.
Bob juga menyoroti nasib beberapa guru honorer yang telah mengabdi sejak tahun 2016 namun belum juga diangkat menjadi ASN. Meski beberapa sudah diangkat, masih ada dua guru yang belum mendapatkan kejelasan status.
“Kami minta BKD dan Dinas Pendidikan untuk segera kroscek data Dapodik dan tidak hanya mengandalkan data di meja. Tenaga pengajar yang sudah bertahun-tahun mengabdi harus diperhatikan. Ini soal keadilan dan penghargaan atas pengabdian,” tegasnya.
Selain masalah pendidikan, Bob juga menekankan pentingnya perlindungan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) seperti gedung sekolah dan fasilitas kesehatan yang telah bersertifikat. Ia meminta agar aset-aset tersebut dipagari demi menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan publik.
“Otsus sudah digelontorkan ke Papua, tapi masih ada sekolah-sekolah terpencil yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini sekolah untuk anak-anak asli Papua, dan seharusnya jadi prioritas,” tandasnya.
DPRK Jayapura berharap temuan ini segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Jayapura agar kualitas pendidikan di wilayah pelosok dapat meningkat dan lebih merata. (DanTop)
