MANOKWARI | Papuareels.id - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni, mengusulkan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus). Ia meminta agar sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Usulan ini disampaikan Yanni saat mengikuti Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua tersebut mengaku menyampaikan tiga poin penting kepada Wakil Presiden agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.
"Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima," ujar Yanni kepada wartawan di Manokwari Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Menurut Yanni, BLT akan mengurangi risiko "company lost" atau kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi karena tata kelola dan manajemen pemerintahan yang belum optimal.
Yanni juga meminta pemberian BLT diatur secara berkeadilan, dengan nominal lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.
"Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua, lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua," tegasnya.
Menurut Yanni, gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa melalui BLT yang adil kualitas hidupa manusia di Papua akan terangkat. Pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat, sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus.
Dalam pandangan Yanni, arah kebijakan ini memiliki dasar kuat dalam teori ekonomi pembangunan modern. Ia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Gary S. Becker yang melalui teori "human capital" menempatkan investasi pada manusia. Terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Kalau manusianya maju, otomatis ekonomi daerah ikut bergerak. Ini prinsip sederhana yang sering kita abaikan dalam pembangunan Papua," ujar Yanni.
Usulan Kenaikan Dana Otsus
Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurut dia, angka ini tidak relevan lagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, karena ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
"Bagaimana mau mempercepat pembangunan kalau keuangannya tidak memungkinkan? Saya mengusulkan dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini, kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen, agar lebih realistis dan berkeadilan," jelas Yanni.
Kenaikan alokasi dana Otsus ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal antar wilayah agar Papua memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk memperkuat layanan publik dan mengatasi ketimpangan.
Papua sebagai Tanah Injili yang Diberkati
Pada kesempatan yang sama, Yanni juga mengangkat pentingnya memperkuat identitas kultural dan spiritual Papua. Ia mengusulkan agar Papua diberi predikat "Tanah Injili yang Diberkati" atau sebutan lain yang memiliki spirit serupa, sebagai penghormatan terhadap sejarah dan karakter masyarakat Papua.
"Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua yang berada di timur Indonesia juga perlu dikenali dengan identitas yang bermartabat: Tanah Injili yang Diberkati," ujarnya.
Menurut Yanni, sebutan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi agama lain, tetapi sebagai simbol roh Otonomi Khusus yang menegaskan jatidiri dan kebanggaan masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia.
"Jadi tiga poin itu yang tadi saya sampaikan ke Mas Wapres, yaitu soal dana otsus dibagi melalui BLT, peningkatan dana otsus, dan terakhir soal Papua sebagai Tanah Injili yang Diberikati," tegasnya.
Sebagai politisi yang selama 20 tahun mengabdi sebagai anggota DPR Papua, Yanni mengaku telah merasakan langsung dinamika, aspirasi, dan suara hati masyarakat di berbagai daerah. Dari pengalaman panjang itulah ia menyimpulkan bahwa masyarakat Papua tidak menginginkan perlakuan istimewa, tetapi kesempatan yang adil untuk berkembang dan maju.
"Masyarakat Papua butuh kesempatan untuk maju. Negara harus memberi ruang dan kepercayaan penuh kepada manusianya. Kalau kita menaruh kepercayaan itu, saya yakin Papua akan berdiri sejajar, bahkan menjadi lokomotif kemajuan di timur Indonesia," tutup Yanni.
