JAKARTA | Papuareels.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya memperkuat akuntabilitas dan sinkronisasi kinerja antara pusat dan daerah dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran tahun 2026. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyusul capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai 95,73 persen.
Menurut Dalu Agung Darmawan, capaian tersebut bukan hanya indikator penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga mencerminkan meningkatnya koordinasi dan kedisiplinan kerja seluruh jajaran. Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran 2026 harus sejak awal dirancang berbasis kinerja, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik. Karena itu, perencanaan yang matang dan terukur menjadi kunci,” ujar Dalu saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
Ia menegaskan, rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan setiap satuan kerja memiliki target kinerja yang realistis, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta dokumen pendukung yang lengkap.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya harmonisasi perencanaan antara Kementerian ATR/BPN pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di daerah.
Sinkronisasi tersebut dinilai krusial agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga tingkat layanan paling bawah.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 tergolong positif meskipun sempat menghadapi keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun. Ke depan, proses evaluasi akan diperkuat melalui koordinasi lintas unit, termasuk bersama Inspektorat Wilayah.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan penting untuk memperbaiki perencanaan dan memastikan target kinerja 2026 tercapai, bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya,” jelasnya.
Rapat evaluasi yang berlangsung selama 04–06 Februari 2026 ini diikuti oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran, baik secara luring maupun daring. Setiap wilayah memaparkan laporan kinerja tahun 2025 sekaligus rencana aksi strategis untuk tahun 2026.
Melalui forum ini, ATR/BPN berharap tahun 2026 menjadi fase penguatan tata kelola kinerja dan anggaran yang lebih transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
