Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, sebagai bentuk kepastian hukum atas aset strategis negara yang selama ini digunakan sebagai kompleks perkantoran Lemhannas RI di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Menteri Nusron menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara sekaligus memperkuat tertib administrasi pertanahan.
“Kami menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Gubernur Lemhannas RI sebagai wujud komitmen menjaga keamanan aset negara dan memperkuat tertib administrasi pertanahan demi mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya usai menghadiri Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT ke-61 Lemhannas RI.
Tanah seluas 11.860 meter persegi itu menjadi lokasi berbagai aktivitas strategis Lemhannas RI, mulai dari pendidikan kepemimpinan nasional, pengkajian strategis, hingga pembinaan wawasan kebangsaan bagi para pemimpin nasional.
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan dalam penyelesaian legalisasi aset tersebut. Menurutnya, sertipikat Hak Pakai itu memiliki arti penting bagi penguatan kelembagaan Lemhannas RI.
“Saya ingin memberikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama strategisnya dalam penyelesaian legalisasi sertipikat tanah Lemhannas RI,” katanya.
Ia menambahkan, setelah lebih dari enam dekade berdiri, kepastian hukum atas aset utama Lemhannas RI menjadi momentum penting dalam memperkuat peran lembaga tersebut untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh.
