Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Subhan, S.E., M.M. (Foto Istimewa).
SENTANI | Papuareels.id – Pemerintah Provinsi Papua masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi hingga akhir 2026. Hingga Agustus, penerimaan pajak daerah baru mencapai sekitar Rp368,74 miliar dari target Rp563 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Subhan, S.E., M.M., mengatakan realisasi tersebut telah mencapai sekitar 65 persen dari target tahunan. Artinya, masih terdapat penerimaan yang harus dikejar dalam beberapa bulan terakhir tahun ini.
“Target kita tahun 2026 sebesar Rp563 miliar. Sampai Agustus ini sudah mencapai sekitar Rp368 miliar atau kurang lebih 65 persen. Masih ada sekitar Rp100 miliar lebih yang harus kita kejar hingga akhir tahun,” ujar Subhan dikutip dari Pasificpos, Kamis (13/8/2026).
Menurut Subhan, secara umum penerimaan pajak menunjukkan perkembangan positif. Namun, masih terdapat sejumlah jenis penerimaan yang belum mencapai target sehingga diperlukan langkah percepatan.
Bapenda Papua pun telah melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk menggenjot penerimaan, termasuk memaksimalkan potensi retribusi dan aset milik pemerintah daerah.
“Retribusi ini menjadi tanggung jawab OPD masing-masing. Kita sudah tekankan agar dikejar sampai Desember. Misalnya penyewaan gedung, kendaraan, sarana dan prasarana, termasuk aset daerah yang dikelola OPD, harus dimaksimalkan,” katanya.
Subhan menegaskan, optimalisasi aset daerah menjadi penting karena setiap potensi penerimaan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dapat berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, Bapenda mendorong seluruh OPD tidak hanya berfokus pada pencapaian target pajak, tetapi juga memastikan seluruh potensi retribusi dan aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
Di sisi lain, Bapenda Papua juga berupaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakan melalui kegiatan Gebyar Pajak 2026.
Subhan mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar pemberian hadiah kepada wajib pajak, tetapi menjadi sarana edukasi sekaligus apresiasi bagi masyarakat yang telah menjalankan kewajibannya tepat waktu.
“Gebyar pajak ini menjadi wadah edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak. Kita juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini patuh dan tidak terlambat membayar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya kembali dalam bentuk pembiayaan berbagai program pemerintah, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan hingga pelayanan publik.
Dalam Gebyar Pajak 2026, Bapenda Papua mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Bank Papua memberikan dua unit sepeda motor sebagai hadiah, sedangkan PT Jasa Raharja turut memberikan hadiah berupa keping emas.
“Kami berterima kasih kepada Bank Papua dan PT Jasa Raharja yang telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak pihak yang ikut memberikan dukungan melalui program CSR,” kata Subhan.
Ia berharap Gebyar Pajak dapat terus dikembangkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menarik minat masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Dengan sisa waktu hingga Desember, Pemprov Papua kini menempatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, percepatan retribusi, serta optimalisasi aset daerah sebagai strategi untuk memperkecil selisih target penerimaan dan memperkuat PAD Papua.
