SENTANI | Papuareels.id - Masyarakat adat Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan resmi terkait kabar rencana pemindahan pembangunan Sekolah Rakyat ke Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Mereka menilai keputusan yang menyangkut tanah ulayat tidak boleh diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat.
Ondoafi Kampung Maribu, Obet Petrus Andatu, mengatakan dirinya menyampaikan aspirasi mewakili para pemilik hak ulayat, di antaranya Kepala Suku Andatu Torterianus Andatu, Kepala Suku Utbete Matias Utbete, Ondoafi Kampung Maribu Wellem Yabansabra, serta masyarakat adat Tanah Merah dan Lembah Moi.
Menurut Obet, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar informasi yang beredar, melainkan penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan munculnya rencana pemindahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera memediasi masyarakat dengan pihak ketiga selaku perusahaan pemenang tender, Waskita Karya, serta satuan kerja dari kementerian agar menjelaskan kepada kami apa alasan sebenarnya sehingga muncul pernyataan bahwa Sekolah Rakyat akan dipindahkan ke Distrik Muara Tami, Kota Jayapura," kata Obet saat ditemui di Kampung Maribu, Kamis (6/8/2026).
Ia juga menyampaikan harapan kepada Presiden Republik Indonesia agar mendengar aspirasi masyarakat adat Maribu yang sejak awal mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah mereka.
"Kami minta kepada Bapak Presiden, dengarkan suara kami. Ini suara rakyat kecil. Tolong indahkan apa yang kami sampaikan," ujarnya.
Obet mengaku masyarakat kecewa karena lokasi di Kampung Maribu sebelumnya juga pernah direncanakan menjadi lokasi pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), namun akhirnya dipindahkan ke lokasi lain. Kini, kata dia, masyarakat kembali dihadapkan pada kabar pemindahan proyek Sekolah Rakyat.
"Dulu lokasi ini direncanakan untuk pembangunan IPDN, tetapi gagal dan dipindahkan ke Buper. Sekarang Sekolah Rakyat juga mau dipindahkan lagi. Sampai kapan kami harus mengalami hal seperti ini?" katanya.
Menurutnya, belum adanya penjelasan resmi dari pemerintah memunculkan berbagai pertanyaan dan dugaan di tengah masyarakat mengenai alasan di balik rencana tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah segera membuka ruang dialog agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik.
"Kami berharap dalam waktu dekat pihak ketiga segera melakukan kegiatan di lokasi yang telah ditetapkan atau memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui dialog sehingga tidak berkembang menjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Suku Utbete Kampung Maribu, Matias Utbete, menegaskan masyarakat adat menolak apabila pemindahan Sekolah Rakyat dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dengan pemilik hak ulayat.
"Kami sangat menolak adanya tindakan sepihak dari pemerintah untuk memindahkan Sekolah Rakyat dari Kampung Maribu. Saya selaku tokoh adat dan kepala suku bersama seluruh masyarakat sangat tidak setuju sekolah ini dipindahkan," tegas Matias.
Ia meminta pemerintah meninjau kembali rencana tersebut karena masyarakat adat sejak awal telah memberikan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu. Menurutnya, hingga kini alasan pemindahan juga belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Alasan yang diberikan kepada kami belum jelas. Karena itu kami menunjukkan sikap penolakan ini sebagai bukti bahwa kami sebenarnya menerima pembangunan di daerah ini, tetapi jangan diputuskan secara sepihak," ujarnya.
Matias mengingatkan bahwa peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat telah dilaksanakan pada 22 Juli 2026. Karena itu, masyarakat berharap proyek tetap dilanjutkan sesuai rencana awal atau, apabila terdapat perubahan kebijakan, pemerintah terlebih dahulu duduk bersama masyarakat adat untuk menjelaskan alasan dan mencari solusi bersama.
"Kalau memang ada rencana pemindahan atau perubahan, seharusnya pemerintah duduk bersama dengan masyarakat untuk membicarakan persoalan ini, bukan mengambil keputusan sendiri," pungkasnya.
