Kepala Suku Walsa dan Farmanggem, Bonifasius Muenda, menggelar diskusi adat tentang ketahanan pangan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-66, Kamis (24/09/2026). Pertemuan itu mempertemukan masyarakat adat dan kelompok tani dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Distrik Arso.
Bonifasius ingin lumbung pangan kembali menjadi bagian dari kehidupan kampung. Bukan sekadar tempat menyimpan hasil panen, melainkan cara masyarakat adat membangun kemandirian pangan.
“Kami buat acara ini supaya kelompok tani dan masyarakat kita paham pentingnya lumbung pangan untuk desa. Karena kami ingin daulat pangan,” kata Bonifasius.
Keerom, menurut dia, memiliki modal penting untuk mewujudkan gagasan tersebut. Daerah ini memiliki basis pertanian dan lahan yang dapat dikembangkan. Karena itu, masyarakat adat Walsa dan Farmanggem diharapkan tidak hanya menjadi penonton ketika program pertanian pemerintah berjalan.
Bonifasius mengajak warga kembali menghidupkan kelompok-kelompok tani yang sempat mati suri dan mulai membuka lahan pertanian dari skala yang mampu dikelola masyarakat.
Ia mencontohkan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Bonifasius mengatakan masyarakat Keerom tidak perlu menunggu program berskala besar untuk mulai berdaulat pangan.
“Kami tidak tolak PSN. Tapi untuk kita di sini, minimal yang kecil-kecil dulu. Yang penting pangan keluarga bisa terpenuhi,” ujarnya.
Bagi Bonifasius, kedaulatan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan anak-anak di sekolah. Hasil pertanian masyarakat, kata dia, dapat menjadi bagian dari rantai penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Programnya tidak salah. Kalau ada yang salah, itu oknum yang mengelolanya. Program ini bagus, jadi harus kita dukung dengan daulat pangan,” katanya.
Ia berharap kehadiran penyuluh pertanian di tengah masyarakat tidak berhenti pada pertemuan. Warga diminta menggunakan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai pengelolaan lahan, pembentukan kelompok tani, hingga akses terhadap program pertanian pemerintah.
“Acara ini untuk kalian. Saatnya bertanya dan berkoordinasi dengan petugas yang datang. Mereka hadir untuk kebaikan kita semua. Mari kita mulai dari sini untuk sejahtera pangan di rumah kita masing-masing,” ujar Bonifasius.
Koordinator BPP Arso, Siprianus Sulu, mengatakan swasembada pangan dan optimalisasi lahan kini menjadi salah satu agenda utama Kementerian Pertanian. Penguatan produksi pangan di tingkat petani diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.
Siprianus mengatakan penyuluh pertanian siap mendampingi masyarakat, mulai dari pengelolaan lahan hingga peningkatan kapasitas petani.
“Kami siap mendampingi bapak dan ibu sekalian. Kami akan memberikan bimbingan dan pelatihan yang memadai,” kata Siprianus.
Namun, pendampingan dan akses terhadap sejumlah program pemerintah membutuhkan kelembagaan petani yang jelas. Karena itu, ia mendorong warga membentuk kelompok tani yang terdaftar secara resmi.
"Sekarang harus ada kelompok tani, tidak bisa individual. Kalau boleh, dalam pertemuan ini langsung kita buat kelompoknya beserta berita acara agar bisa didaftarkan secara resmi,” ujarnya.
Diskusi adat itu kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan. Warga bersama penyuluh akan membenahi kelompok tani, membentuk kelompok tani baru bila diperlukan, serta mengajukan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk program penanaman jagung di Kampung Kwimi.
Dari sebuah pertemuan di kampung, gagasan itu pun kembali ke titik paling sederhana: tanah yang digarap, hasil yang dipanen, dan pangan yang tersedia di meja keluarga sendiri. (Redaksi/ITH)
