PAPUA PEGUNUNGAN | Papuareels.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, S.E., menyoroti terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang dinilainya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Arianto menyebut alokasi anggaran dari pusat ke daerah hanya sekitar 19,21 persen. Sementara itu, pemerintah daerah harus membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi Papua Pegunungan yang masih membutuhkan percepatan pembangunan di delapan kabupaten, terutama untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Daerah-daerah sekarang mengalami kesulitan luar biasa karena keterbatasan dana. Semua urusan ini dilakukan daerah secara mandiri, baik pendidikan, kesehatan, pelayanan publik maupun infrastruktur,” ujar Arianto di Jayapura, Sabtu (10/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan terus berinovasi, tetapi kemampuan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat.
Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah harus membiayai belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta berbagai kebutuhan rutin pemerintahan lainnya. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar menjadi semakin terbatas.
Padahal, masyarakat masih membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, pembangunan sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan.
“Daerah diminta berinovasi, tetapi bagaimana mau berinovasi kalau anggarannya terbatas? Sementara kebutuhan masyarakat sangat besar dan pemerintah daerah harus tetap memberikan pelayanan,” katanya.
Daerah Diminta Mandiri, tetapi Ruang Fiskal Terbatas
Arianto menilai, pemerintah pusat perlu mengevaluasi pola distribusi anggaran agar lebih proporsional dengan kebutuhan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan berada di daerah. Karena itu, dukungan anggaran harus sejalan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan daerah dalam mengelola sumber pendapatan, sementara sejumlah sumber penerimaan dari sektor sumber daya alam dan aktivitas ekonomi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memperhatikan distribusi pendapatan negara kepada daerah, termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam, agar manfaatnya dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kalau masyarakat berada di daerah, maka daerah juga harus diberikan dukungan anggaran yang memadai. Apalagi Papua Pegunungan masih berupaya mengejar ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tegasnya.
Ia mengingatkan, persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Papua Pegunungan, tetapi juga dirasakan berbagai daerah lain yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal terbatas.
Menurut Arianto, kebijakan otonomi daerah harus disertai dukungan pembiayaan yang memadai agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara optimal.
DAK Jayawijaya Rp31,99 Miliar, Kebutuhan Pembangunan Masih Besar
Sebagai contoh, Arianto menyoroti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jayawijaya yang disebutnya sebesar Rp31,99 miliar.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan masih sangat besar, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, peningkatan fasilitas pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
Ia menilai, tantangan geografis, keterbatasan akses transportasi, dan tingginya biaya pembangunan di wilayah pegunungan perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan alokasi anggaran bagi daerah.
Arianto berharap dukungan fiskal yang diberikan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Minta Rumah Sakit Tipe B Dibangun di Wamena
Di sektor kesehatan, Arianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu prioritas perjuangannya sebagai anggota DPD RI yang bertugas di Komite III.
Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kesehatan agar pemerintah membangun rumah sakit milik Kementerian Kesehatan atau setidaknya rumah sakit tipe B di Wamena.
Menurutnya, rumah sakit rujukan dengan kapasitas lebih besar sangat dibutuhkan karena delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mengandalkan Wamena sebagai salah satu pusat rujukan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, RSUD yang menjadi rujukan utama di Wamena merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kondisi tersebut, menurut Arianto, menimbulkan beban pelayanan yang besar karena rumah sakit harus melayani pasien dari berbagai kabupaten.
“Rujukan dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan mengarah ke Wamena. Karena itu, saya meminta agar dibangun rumah sakit tipe B sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat ke Jayapura,” ungkapnya.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah tersedia, termasuk pemenuhan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
Menurut Arianto, penguatan sistem rujukan di Wamena akan membantu masyarakat memperoleh penanganan medis yang lebih mudah dijangkau sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan ke luar provinsi.
Pendidikan Butuh Sekolah Layak dan Tenaga Guru Memadai
Selain kesehatan, Arianto menempatkan pendidikan sebagai sektor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan anggaran.
Ia menilai pembangunan gedung sekolah harus berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.
Arianto juga menyoroti kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan, termasuk persoalan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian status dan kesejahteraan tenaga pelayanan dasar agar kebutuhan sumber daya manusia di Papua Pegunungan dapat terpenuhi.
“Pendidikan dan kesehatan ini sangat penting. Kita membutuhkan sekolah yang baik, guru yang cukup, serta tenaga kesehatan yang memadai untuk melayani masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup apabila tidak disertai ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjalankan pelayanan secara optimal.
Program Prioritas Pemerintah Harus Diawasi
Arianto turut menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Strategis Nasional (PSN), dan Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan dukungan terhadap tujuan baik program-program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Menurutnya, program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar daerah yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Ia meminta setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab sehingga kebijakan efisiensi tidak justru mempersempit kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dorong Ekonomi Kreatif dan UMKM Anak Muda
Selain pendidikan dan kesehatan, Arianto juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.
Ia menilai anak-anak muda di Papua Pegunungan memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai usaha, seperti kedai kopi dan usaha kreatif lainnya. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha.
Karena itu, ia meminta kementerian yang menangani ekonomi kreatif dan pariwisata memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan usaha anak muda di Papua Pegunungan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Arianto menegaskan, pemerataan anggaran harus menjadi perhatian utama dalam upaya mempercepat pembangunan Papua Pegunungan. Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal yang memadai agar delapan kabupaten di provinsi tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membangun infrastruktur, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Ia berharap kebijakan anggaran nasional tidak hanya memperhatikan pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang masih mengejar ketertinggalan pembangunan.
