SENTANI | Papuareels.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Kabupaten Jayapura, Sihar Tobing, SH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengambil sikap tegas dalam menangani masalah minuman keras (miras) dan narkoba yang masih marak di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sihar usai acara coffee morning bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat, yang digelar di Café & Resto Efka Hawai, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema “Miras dan Narkoba Musuh Bersama dalam Merajut Kamtibmas di Kabupaten Jayapura”.
Sihar menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penjualan Miras sudah cukup tegas mengatur larangan penjualan miras di luar tempat-tempat tertentu. “Perda ini jelas menyebut hanya hotel berbintang tiga, empat, dan lima serta duty free shop di bandara yang boleh menjual miras. Di luar itu, tidak boleh,” tegasnya.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan miras masih mudah ditemukan di berbagai titik di Kabupaten Jayapura. Hal ini dinilai Sihar sebagai bentuk lemahnya penegakan perda oleh pemerintah daerah.
“Ini bukan soal kurangnya aturan. Perda sudah ada. Ini hanya soal niat dari Pemkab, terutama Bupati dan jajaran, dalam menegakkan perda. Kalau benar-benar ada kemauan, dua hari saja bisa tutup semua kios penjual miras ilegal,” katanya.
Sihar juga menyoroti pentingnya peran Satpol PP sebagai eksekutor dalam menertibkan peredaran miras ilegal. Ia berharap komitmen Bupati Jayapura yang telah disampaikan untuk menindak tegas pelaku penjualan miras ilegal bisa segera direalisasikan di lapangan.
“Komitmen Bupati sudah bagus, bahkan beliau siap menyisir sampai ke rumah-rumah. Tapi jangan hanya jadi wacana, harus ada aksi nyata,” ujarnya.
Selain miras, ketika awak media meminta pendapat soal Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura, Sihar Tobing berpendapat bhwa Pelantikan atau rolling Jabatan merupakan Kewenangan Mutlak dr Kepala Daerah, dan sihar Tobing menyarankan agar Pelantikan atau Rolling jabatan Pak Bupati bisa menjaga keseimbangan di lingkungan Pejabat Pemkab Jayapura, dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan ASN. Ini menjadi penting agar ada sinergi antar pejabat dan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan untuk melayani masyarakat.
“Kami hanya menyarankan agar Bupati tetap menjaga keseimbangan dan kepatuhan terhadap aturan dalam melakukan rotasi atau pelantikan pejabat, agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan ASN,” pungkasnya.
Acara coffee morning ini diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk memperkuat komitmen dan sinergi antar seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayapura. (DanTop)
