SENTANI | papuareels.id – Sejumlah aktivis pemuda dan tokoh perempuan di Kabupaten Jayapura meminta Partai NasDem agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait wacana pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura.
Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (13/3/2026).
Hadir dalam kesempatan itu Aktivis Pemuda Kabupaten Jayapura Adolf M. Sanuel, Aktivis Perempuan Papua Doliana Yakadewa, Aktivis Perempuan Bhuyakha Hanny Felle, Tokoh Perempuan Adat Tepra Sopia Melisa Sorontou, serta Aktivis Pemuda Sentani Mesak Beris Dike.
Mereka menilai dinamika politik yang berkembang terkait posisi Ketua DPRK Jayapura perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak terhadap stabilitas pemerintahan maupun jalannya pembangunan di daerah.
Aktivis Pemuda Kabupaten Jayapura Adolf M. Sanuel mengatakan, selama kurang lebih 15 bulan memimpin DPRK Jayapura, Rudi Bukanaung dinilai mampu menjaga stabilitas kerja lembaga legislatif tersebut.
Menurutnya, hubungan antara DPRK Jayapura dan pemerintah daerah selama ini berjalan cukup baik sehingga mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jayapura.
“Selama kurang lebih 15 bulan kepemimpinan bapak Rudi Bukanaung sebagai Ketua DPR Kabupaten Jayapura, kami melihat kinerja beliau cukup baik, baik dalam menjaga stabilitas internal lembaga maupun dalam kerja sama dengan pihak eksekutif,” ujarnya.
Adolf menambahkan, Kabupaten Jayapura saat ini sedang menjalankan berbagai program pembangunan yang tersebar di 19 distrik. Karena itu, pergantian pimpinan DPRK dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesinambungan program-program tersebut.
“Kami berharap setiap keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Perempuan Papua asal Kabupaten Jayapura Doliana Yakadewa mengatakan wacana pergantian pimpinan DPRK Jayapura sebaiknya dipertimbangkan secara matang oleh pimpinan Partai NasDem di tingkat provinsi.
Ia merujuk pada pemberitaan yang beredar pada 11 Maret 2026 terkait adanya surat usulan pergantian Ketua DPRK Jayapura.
Menurut Doliana, posisi pimpinan DPRK yang berasal dari partai politik merupakan bagian dari mandat politik masyarakat melalui pemilihan umum, sehingga keputusan terkait jabatan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi publik.
“Kami berharap pimpinan Partai NasDem di tingkat provinsi dapat melihat persoalan ini secara bijaksana dan mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Tokoh Perempuan Adat Tepra, Sopia Melisa Sorontou, juga mengapresiasi pernyataan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Matius Awoitauw, yang sebelumnya menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pergantian Ketua DPRK Jayapura.
Menurutnya, dinamika politik yang berkembang sebaiknya disikapi secara arif agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kami berharap proses ini dapat disikapi secara bijaksana sehingga tidak mengorbankan kepentingan pembangunan di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Aktivis Pemuda asal Distrik Waibu, Mesak Beris Dike. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik.
Menurutnya, selama ini Partai NasDem telah memimpin kursi Ketua DPRK Jayapura selama tiga periode berturut-turut tanpa adanya persoalan yang melanggar aturan.
“Jika ada dinamika di dalam partai, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme internal partai,” katanya.
Sementara itu, Aktivis Perempuan Kabupaten Jayapura Hanny Felle juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Rudi Bukanaung yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia berharap Partai NasDem dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait posisi pimpinan DPRK Jayapura.
“Kami sebagai tokoh perempuan dari akar rumput berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Para aktivis tersebut berharap dinamika politik yang berkembang dapat diselesaikan secara bijaksana demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Jayapura.
