SENTANI | Papuareels.id – Aksi demonstrasi yang menuntut pergantian Ketua DPRK Jayapura mendapat sorotan dari sejumlah tokoh adat. Mereka menilai aksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan diduga ditunggangi kepentingan tertentu.
Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally, yang juga Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, menegaskan bahwa situasi di Kabupaten Jayapura saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.
Ia menilai kepemimpinan Ketua DPRK Ruddy Bukanaung bersama Bupati Jayapura, Yunus Wonda, berjalan baik tanpa persoalan berarti di tengah masyarakat.
“Kalau kita melihat kondisi hari ini, masyarakat baik-baik saja. Program pemerintah berjalan, tidak ada masalah. Jadi ketika muncul demo seperti ini, patut diduga ada kepentingan lain di baliknya,” tegas Ramses.
Ia bahkan menduga adanya peran oknum dari internal partai yang turut memanaskan situasi. Menurutnya, jika benar demikian, hal tersebut sangat berbahaya bagi soliditas partai.
“Dari pengalaman saya, ini bisa saja berasal dari internal partai sendiri. Kalau benar, ini sangat berbahaya karena kader saling melemahkan,” ujarnya.
Ramses menekankan bahwa mekanisme pergantian Ketua DPRK tidak dapat dilakukan melalui tekanan demonstrasi, melainkan harus melalui jalur resmi partai, baik di tingkat DPW, DPP, maupun Mahkamah Partai.
Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal jika aksi-aksi seperti ini terus berkembang.
“Kalau ini dipancing terus, bisa terjadi gesekan antar masyarakat. Itu yang harus kita hindari bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Demutru, Bernadus Iwong, turut menyoroti aksi demonstrasi tersebut. Ia menilai bahwa gerakan tersebut kuat dugaan ditunggangi kepentingan tertentu dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat saat ini.
Menurut Bernadus, masyarakat Kabupaten Jayapura justru merasakan dampak positif dari kepemimpinan Ketua DPRK Ruddy Bukanaung bersama Bupati Yunus Wonda, di mana berbagai program berjalan baik tanpa kendala berarti.
“Hari ini masyarakat sangat berterima kasih, karena kepemimpinan berjalan baik dan program-program tidak ada masalah di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika terdapat persoalan terkait jabatan Ketua DPRK, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal partai, bukan melalui aksi demonstrasi.
“Kalau ada masalah, selesaikan di internal partai, melalui DPW, DPP, dan Mahkamah Partai. Itu jalur yang benar,” tegasnya.
Bernadus juga mengingatkan bahwa dinamika politik menjelang tahun-tahun ke depan berpotensi memunculkan berbagai kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Menjelang ke depan, banyak kepentingan yang masuk. Ini bisa mengganggu stabilitas masyarakat kalau tidak disikapi dengan baik,” katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dimainkan oleh oknum tertentu maupun kepentingan politik sesaat.
“Saya minta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh. Demo itu hal biasa, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” pungkasnya.
