PALEMBANG | Papuareels.id – Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kian dipacu sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi pengungkit investasi dan konektivitas logistik di kawasan barat Indonesia.
Dalam proyek ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memainkan peran krusial dengan memastikan kepastian hukum atas lahan melalui penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa jaminan legalitas tanah menjadi fondasi utama agar investasi dapat berjalan lancar dan menarik minat investor.
“Proyek ini bergerak di sektor konektivitas. Dengan pelabuhan yang terstandar, kita harapkan mampu memicu masuknya investasi baru,” ujarnya saat peluncuran proyek di Griya Agung, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Sebagai bagian dari tahapan pembangunan, pemerintah telah menyerahkan sejumlah sertipikat HPL kepada Kementerian Perhubungan.
Lahan tersebut sebelumnya tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dihibahkan guna mendukung percepatan proyek.
Total luas lahan yang disiapkan mencapai ratusan ribu meter persegi, termasuk dua bidang besar yang dikenal sebagai tanah mozaik 5 dan 6.
Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan naskah hibah antara Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, serta disaksikan sejumlah pejabat pusat.
Selain memastikan kesiapan lahan, ATR/BPN juga mendorong percepatan pendaftaran tanah di daerah sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hingga saat ini, tingkat pendaftaran tanah di Sumatera Selatan masih berada di kisaran 53,6 persen.
“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mempercepat pendaftaran tanah. Kepastian hukum akan membuat investor lebih percaya dan proses investasi menjadi lebih mudah,” kata Nusron.
Sementara itu, Menteri Perhubungan menilai proyek Pelabuhan Tanjung Carat memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem logistik nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Proyek ini telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan hingga peluncuran resmi sebagai bagian dari rangkaian milestone pembangunan.
Ia menargetkan seluruh tahapan proyek dapat rampung sebelum 2029, dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga pihak swasta.
