JAKARTA | Papuareels.id – Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Kementerian menegaskan bahwa seluruh layanan pertanahan tetap berjalan normal, baik secara langsung maupun daring.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa pengaturan pola kerja fleksibel telah disesuaikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Pelaksanaan WFH sudah diatur sedemikian rupa, namun layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait transformasi tata kelola pemerintahan, yang mendorong pola kerja lebih adaptif tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Dalam implementasinya, ATR/BPN membagi proporsi pegawai yang bekerja dari rumah dan dari kantor, mulai dari tingkat pusat hingga kantor pertanahan di daerah.
Untuk menjaga kualitas layanan, setiap pimpinan unit kerja diminta memastikan keseimbangan sistem kerja serta menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Pelayanan juga tetap harus inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Selain itu, kementerian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, termasuk melalui kanal komunikasi seperti situs resmi, media sosial, hingga layanan pesan singkat. Pengawasan terhadap kinerja ASN juga diperketat guna memastikan standar pelayanan tetap terpenuhi.
“Respons terhadap pengaduan, konsultasi, maupun pertanyaan masyarakat harus tetap cepat dan proaktif, meskipun dilakukan secara online,” tegas Dalu.
ATR/BPN juga mengimbau agar setiap perubahan mekanisme pelayanan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam mengakses layanan.
Dengan skema kerja fleksibel ini, ATR/BPN menargetkan pelayanan publik tetap optimal sekaligus mendukung terciptanya birokrasi yang modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
