JAYAPURA | Papuareels.id – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua, Lalita, S.H., M.H., memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Papua berada dalam kondisi aman.
Kepastian itu diperoleh setelah melakukan inspeksi langsung ke gudang Kanwil Bulog Papua di Kota Jayapura dalam rangka reses sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap ketahanan pangan, Selasa (21/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Lalita menegaskan bahwa ketersediaan beras pemerintah masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah wilayah tidak disebabkan oleh kekurangan stok Bulog, melainkan diduga dipengaruhi praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Selain melakukan pengawasan, Senator asal Papua itu juga menuntaskan penyaluran bantuan beras sebanyak 3,1 ton kepada masyarakat kurang mampu.
Bantuan tersebut merupakan alokasi resmi Bulog Pusat bagi anggota DPD RI selama masa reses. Sebanyak 1,6 ton telah lebih dahulu disalurkan di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, sementara sisa 1,5 ton didistribusikan kepada warga di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Lalita mengatakan, reses tidak hanya menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan efektif, terutama di sektor pangan.
"Sebagai anggota Komite II DPD RI, kami ingin memastikan stok pangan aman, distribusinya berjalan lancar, dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh beras," ujarnya.
Ia juga menegaskan penyaluran bantuan dilakukan secara ketat agar benar-benar diterima masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Papua, Ahmad Mustari, menjelaskan Bulog hanya menjalankan penugasan dari Bulog Pusat untuk menyiapkan komoditas, sedangkan pendistribusian kepada masyarakat dilakukan oleh tim Senator Lalita.
Di luar isu ketahanan pangan, Lalita menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program pemberdayaan, bantuan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
"Papua memiliki sumber daya yang melimpah. Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Saya juga akan terus memperjuangkan agar akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat Papua," tegasnya.
