JAYAPURA | Papuareels.id – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, bersama jajaran Komisi V DPR Papua meninjau langsung korban dugaan keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya melihat kondisi para pasien, tetapi juga menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan perlengkapan bayi kepada para korban.
Rombongan DPR Papua dipimpin Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim didampingi Ketua Komisi V DPR Papua Dina Laura Rumbiak, Wakil Ketua Komisi H. Jayakusuma, Sekretaris Komisi Dwita Handayani, serta anggota Graha Christie Mambay, Yeyen, Dessy Corazon Giay, dan Ir. Musa Y. Sombuk.
Selain mengunjungi Puskesmas Depapre yang menjadi lokasi evakuasi awal korban, rombongan juga meninjau Dapur MBG untuk melihat langsung pelaksanaan program tersebut.
Dalam kesempatan itu, DPR Papua menyerahkan bantuan bahan makanan dan perlengkapan bayi sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban dan keluarga yang masih menjalani perawatan.
Usai peninjauan, Herlin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan warga di Distrik Depapre.
Menurut Herlin, hasil peninjauan menemukan masih ada pasien yang sebelumnya telah dipulangkan, namun kembali menjalani perawatan karena masih mengalami keluhan kesehatan.
"Kami menemukan ada pasien yang sudah dipulangkan, tetapi kembali dirawat karena masih merasakan keluhan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pelaksanaan program MBG," ujarnya.
Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut.
Herlin juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, pihak gereja, dan masyarakat adat yang bergerak cepat melakukan evakuasi serta penanganan awal terhadap para korban.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima oleh para siswa.
Ia meminta pemerintah bersikap terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan kasus agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan keresahan maupun trauma, khususnya di kalangan pelajar.Herlin mengungkapkan trauma masih dirasakan sebagian korban. Bahkan, sejumlah pasien disebut enggan mengonsumsi makanan yang dibawa pihak lain dan lebih memilih makanan yang disiapkan oleh pihak gereja. Karena itu, upaya trauma healing yang dilakukan gereja dan masyarakat adat dinilai perlu terus didukung.
DPR Papua juga menegaskan pemerintah daerah harus dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut Herlin, pemerintah daerah merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga harus memiliki peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
"Dengan keterlibatan pemerintah daerah sejak awal, maka ketika terjadi persoalan, seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi tanpa saling menyalahkan," katanya.
Ia juga meminta seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang optimal. Pasien yang masih berada di tenda-tenda darurat diharapkan segera dirujuk ke rumah sakit agar memperoleh perawatan yang lebih baik, mengingat kondisi sanitasi dinilai kurang memadai, terutama bagi pasien yang mengalami diare dan muntah.
Di sisi lain, DPR Papua mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian. Herlin menegaskan pemerintah harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menyampaikan penyebab pasti dugaan keracunan.
"Kita harus mengedepankan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Distrik Depapre, Fiena Wafu, mengatakan Puskesmas Depapre menjadi lokasi evakuasi pertama bagi warga yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga terdampak mencapai 579 orang dan seluruhnya telah mendapatkan penanganan medis.
Hingga saat ini, sebanyak 25 pasien masih menjalani perawatan di Puskesmas Depapre, empat pasien dirawat di Aula Distrik Depapre, sementara pasien lainnya telah dirujuk ke RSUD Yowari dan terus dipantau oleh tenaga kesehatan.