JAKARTA | Papuareels.id – Pengukuhan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana periode 2025–2030 menandai penguatan peran ulama dalam agenda kemanusiaan dan perlindungan rakyat.
Dalam momentum tersebut, Nusron menegaskan pentingnya sinergi antara nilai keagamaan, negara, dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang kian kompleks.
Berbicara di hadapan puluhan ribu jemaah di Masjid Istiqlal, Sabtu (07/02/2026), Nusron menyampaikan bahwa bencana tidak hanya harus dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai ujian kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama.
“Bencana adalah panggilan nurani untuk memperkuat solidaritas. Gotong royong harus kita maknai sebagai kerja bersama yang melindungi rakyat, terutama mereka yang paling rentan,” ujar Nusron Wahid.
Ia menekankan bahwa pendekatan penanggulangan bencana ke depan harus lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan, sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Negara, menurutnya, tidak boleh abai terhadap dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh bencana.
Dalam konteks kebijakan, Nusron menyinggung langkah pemerintah yang mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap bencana, seperti banjir. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan hidup.
“Ini bukti bahwa negara hadir. Namun penindakan administratif harus diikuti dengan penegakan hukum agar ada efek jera,” tegasnya.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sambutannya mengapresiasi peran MUI sebagai pilar moral bangsa yang konsisten hadir di saat negara menghadapi tantangan. Ia menilai MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan, ketenangan, dan toleransi di tengah masyarakat.
“Bangsa ini menaruh harapan besar kepada MUI untuk terus bersikap tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 dilakukan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, disertai pembacaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI oleh Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Acara ini juga dirangkaikan dengan Dzikir Bersama “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa”, yang dihadiri Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu jemaah dari unsur MUI, pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
Melalui kepengurusan baru ini, MUI diharapkan semakin berperan aktif dalam memperkuat kesadaran kebencanaan, solidaritas sosial, dan perlindungan rakyat sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun bangsa yang tangguh.
