JAKARTA | Papuareels – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai membenahi akar persoalan penumpukan berkas layanan pertanahan dengan mengubah pola kerja di lapangan. Salah satu terobosan yang kini diuji coba adalah penerapan sistem pengukuran tanah berbasis antrean terjadwal.
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi salah satu titik krusial dalam proses layanan pertanahan, yakni tahapan pengukuran yang selama ini kerap menjadi bottleneck dan memicu keterlambatan penyelesaian berkas.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, menjelaskan bahwa sistem baru ini memberi kepastian waktu baik bagi petugas maupun masyarakat.
Pemohon kini dapat memilih jadwal pengukuran sesuai ketersediaan waktu, sementara petugas dituntut menyelesaikan satu berkas dalam satu hari hingga tahap pemetaan bidang.
“Dengan sistem terjadwal, kita ingin memastikan tidak ada lagi penumpukan pekerjaan di lapangan. Ini bagian dari transformasi layanan agar lebih terukur dan efisien,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan di Jakarta.
Uji coba layanan ini telah diterapkan di 38 Kantor Pertanahan di berbagai wilayah Indonesia dan mendapat respons positif dari masyarakat. Selain mempercepat proses, sistem ini juga mendorong kedisiplinan pemohon, seperti memastikan batas tanah sudah jelas dan hadir tepat waktu saat pengukuran.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar ATR/BPN dalam membangun sistem layanan pertanahan yang lebih modern dan terstandar. Ke depan, implementasi layanan pengukuran terjadwal akan diperluas secara bertahap.
Pada Mei 2026, seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa ditargetkan sudah menerapkan sistem ini. Selanjutnya, pada Juni 2026, layanan tersebut akan diimplementasikan secara nasional.
Transformasi ini sekaligus menandai pergeseran pendekatan ATR/BPN dari sekadar percepatan penyelesaian berkas menjadi pembenahan sistem hulu, guna mencegah masalah yang sama terus berulang di masa depan.
