INDRAMAYU | Papuareels.id – Di tengah dorongan hilirisasi industri, pemerintah mulai memperketat pengawasan agar pembangunan tidak mengorbankan lahan pertanian produktif.
Hal ini ditegaskan Nusron Wahid saat meninjau langsung lokasi rencana kawasan industri di Kabupaten Indramayu, Minggu (19/4/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan lahan yang diajukan tidak masuk dalam kawasan pertanian yang dilindungi, seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Pemerintah menilai verifikasi lapangan menjadi langkah penting sebelum memberikan izin alih fungsi lahan.
“Kita tidak ingin pembangunan industri justru menggerus sawah produktif. Harus dipastikan betul status lahannya,” ujar Nusron.
Rencana penggunaan lahan ini diketahui akan mendukung program hilirisasi industri. Namun, pemerintah menegaskan bahwa percepatan investasi tidak boleh mengabaikan aspek ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.
Karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi tata ruang, untuk memastikan kesesuaian rencana tersebut dengan dokumen perencanaan wilayah.
Langkah ini menunjukkan pendekatan baru pemerintah yang lebih berhati-hati dalam mengelola konflik kepentingan antara ekspansi industri dan perlindungan lahan pertanian.
Alih fungsi lahan kini tidak lagi semata soal izin, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pangan di masa depan.
Dengan pengawasan yang diperketat, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan industri tetap berjalan, tanpa mengorbankan fondasi utama ketahanan pangan nasional.
