MATARAM | Papuareels.id – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak selalu harus dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah justru mendorong pembenahan sistem data sebagai solusi efektif untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa integrasi data pertanahan dan perpajakan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, bahkan hingga 300 persen.
“Tanpa menaikkan tarif, penerimaan bisa melonjak hanya dengan menyinkronkan data. Ini soal tata kelola, bukan membebani rakyat,” tegas Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama kepala daerah se-NTB di Kantor Gubernur NTB.
Selama ini, data bidang tanah yang dikelola melalui Nomor Induk Bidang (NIB) kerap tidak selaras dengan data perpajakan berbasis Nomor Objek Pajak (NOP). Ketidaksinkronan ini membuat potensi pajak belum tergarap maksimal, bahkan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam penetapan pajak.
Sejumlah daerah telah membuktikan keberhasilan pendekatan ini. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Sragen mampu meningkatkan penerimaan PBB secara drastis setelah mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan.
Dengan sistem terintegrasi, setiap bidang tanah memiliki identitas tunggal, sehingga meminimalkan duplikasi dan kesalahan pencatatan. Selain berdampak pada peningkatan PAD, langkah ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data.
Pemerintah mendorong NTB untuk mulai menerapkan model serupa dengan menjadikan wilayah yang siap sebagai percontohan. Integrasi data dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
