JAKARTA | Papuareels.id – Pemerintah semakin serius mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan peran strategisnya sebagai pengunci aspek legal, spasial, dan pertanahan dalam proyek ambisius tersebut.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada konstruksi fisik, tetapi juga pada ketepatan tata ruang dan kepastian hukum.
“Tiga dukungan utama kami adalah sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan KKPR, dan pengadaan tanah. Ini fondasi agar proyek tidak hanya terlihat secara teknis, tapi juga sah dan terintegrasi,” tegasnya dalam rapat Kick Off di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) kini telah mengakomodasi proyek strategis perlindungan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian tata ruang hingga tingkat daerah menjadi langkah krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Selain itu, ATR/BPN membuka jalur percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya jika proyek ini resmi berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah ini dinilai penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini kerap memperlambat proyek infrastruktur besar.
Dari sisi pertanahan, dukungan penuh juga disiapkan, meski Wamen Ossy mengingatkan bahwa kompleksitas proyek lintas wilayah ini menuntut kolaborasi kuat antar kementerian dan lembaga.
“Kunci berikutnya ada pada integrasi data dan peta. Tanpa overlay yang solid, potensi konflik ruang dan lahan akan tetap ada,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek perlindungan Pantura tidak bisa dijalankan secara sektoral.
“Pendekatannya harus menyeluruh, dari darat sampai laut, dari hulu ke hilir. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi sistem perlindungan wilayah,” kata AHY.
Proyek perlindungan pesisir Pantura Jawa sendiri dinilai sebagai langkah strategis menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, hingga penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Dengan dukungan lintas sektor yang semakin diperkuat, pemerintah berharap proyek ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi ketahanan pesisir Indonesia di masa depan.
