MEDAN | Papuareels.id - Upaya penyelamatan arsip pertanahan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang tak sekadar menjadi kerja teknis administratif, tetapi juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
Hal ini ditegaskan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, saat menghadiri Penyerahan Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam program KKNP-PTLP Tahun Akademik 2025/2026 di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/02/2026).
Menurutnya, langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan taruna/i STPN dalam percepatan restorasi arsip pertanahan merupakan bentuk nyata investasi sumber daya manusia sekaligus penguatan sistem perlindungan hak masyarakat.
“Penyelamatan arsip pascabencana ini bukan sekadar memperbaiki dokumen yang rusak. Ini adalah bagian dari menjaga hak-hak masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional,” tegas Kepala ANRI.
Arsip sebagai Pilar Kepastian Hukum
Bencana yang menimpa Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan ribuan dokumen terdampak lumpur dan genangan banjir. Untuk sementara, proses restorasi dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, guna mempercepat penyelamatan dokumen yang memiliki nilai strategis bagi kepastian hukum dan perlindungan hak milik masyarakat.
Kepala ANRI menekankan bahwa arsip pertanahan bukan sekadar kertas administrasi, melainkan bukti sah kepemilikan yang berkaitan langsung dengan hak perdata warga negara. Karena itu, proses restorasi harus dilakukan dengan ketelitian tinggi, kesabaran, serta sinergi lintas instansi.
Ia bahkan menyampaikan pesan inspiratif kepada para taruna/i STPN bahwa membangun ketahanan nasional tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ketekunan menjaga dokumen negara.
Tantangan Berat di Lapangan
Sebanyak 30 taruna/i STPN diterjunkan untuk mendukung percepatan restorasi arsip. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin, mengingatkan bahwa tugas yang dihadapi tidak ringan. Arsip-arsip yang bercampur lumpur, rusak akibat banjir, hingga kebutuhan koordinasi intensif menjadi tantangan nyata di lapangan.
Awaludin meminta para taruna/i menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga etika selama bertugas. Ia optimistis dalam waktu sekitar empat bulan, proses restorasi dapat diselesaikan secara maksimal.
Program ini tidak hanya menjadi respons terhadap bencana, tetapi juga momentum pembelajaran langsung bagi calon insan pertanahan untuk memahami pentingnya kesiapsiagaan arsip sebagai fondasi pelayanan publik dan perlindungan hukum masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Sri Pranoto, Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Arinaldi, Ketua STPN Sri Yanti Achmad, serta jajaran pejabat pertanahan dari berbagai kabupaten/kota.
