JAKARTA | Papuareels.id — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi kanal pengaduan digital.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat memiliki peran strategis sebagai sarana kontrol sekaligus masukan dalam perbaikan layanan.
Menurutnya, respons cepat terhadap aduan publik menjadi indikator penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan terpercaya.
“Partisipasi masyarakat melalui pengaduan menjadi elemen penting dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Kami terus berupaya menghadirkan sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Shamy Ardian, Selasa (28/04/2026).
Saat ini, ATR/BPN menyediakan empat kanal resmi pengaduan yang dapat diakses masyarakat, yakni layanan WhatsApp, surat elektronik, loket persuratan, serta platform nasional SP4N-LAPOR!.
Keberadaan berbagai kanal ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat sasaran.
Selain memberikan kemudahan akses, Kementerian ATR/BPN juga menetapkan mekanisme yang jelas dalam penyampaian pengaduan, baik melalui surat tertulis maupun email.
Masyarakat diminta menyampaikan kronologis permasalahan secara rinci serta melampirkan dokumen pendukung agar laporan dapat diproses secara optimal.
Pemanfaatan platform SP4N-LAPOR! juga menjadi salah satu upaya integrasi pengelolaan pengaduan secara nasional.
Melalui sistem ini, masyarakat tidak hanya dapat mengirimkan laporan, tetapi juga memantau perkembangan penanganannya secara langsung.
