JAYAPURA | Papuareels.id - Kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (KPMY) di Kota Jayapura pada Jumat 31 Oktober 2025 di Gedung Museum Expo Waena, Kota Jayapura, sempat diwarnai keributan di tengah acara pembukaan.
Acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram, Ketua Komisi C
Yafet Saram, anggota DPRK Yahukimo Minggituk kobak, Anggota DPRP Papua pegunungan melalui jalur pengangkatan Arman keroman dan beberapa senior seperti Merlis heselo tetapi juga perwakilan organisasi Ketua GMKI cabang Jayapura Bem Uncen Dan ketua-ketua ikatan dari 51 distrik serta ketua ikatan kabupaten tetangga itu awalnya berjalan lancar dan penuh semangat. Namun, keributan terjadi sesaat setelah Wakil Bupati menyampaikan sambutan dan menutup acara pembukaan.
Akibat insiden itu, sesi pemateri dari pemerintah daerah yang rencananya membahas pembangunan di Kabupaten Yahukimo batal dilaksanakan, sementara pemateri lain tetap berjalan sesuai jadwal.
Ketua Komisi C DPRK Yahukimo Yafet Saram yang juga senior mahasiswa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa awal keributan Keributan terjadi karena mahasiswa meminta kepada Wakil Bupati untuk tidak membuka kegiatan dulu sebelum mahasiswa menyampaikan keberatan mereka.
"Tetapi karena Wakil Bupati memilih melanjutkan untuk membuka kegiatan karena ada kelanjutan untuk memberikan kuliah sehingga mahasiswa tersulut emosi dan melakukan protes hingga terjadi keributan," ujar Yafet di Jayapura, Minggu (2/11/2025).
Menurut dia, keributan dipicu oleh ketidakpuasan sebagian mahasiswa terhadap mekanisme penyaluran bantuan dana pendidikan dari pemerintah daerah.
“Dari penjelasan pengurus, mereka mempermasalahkan dua hal. Pertama, soal mekanisme penyaluran bantuan pendidikan yang selama ini dilakukan melalui Pemkab Yahukimo dan kedua, perbedaan nominal bantuan yang diterima oleh mahasiswa di berbagai kota studi,” jelasnya.
Selama ini, bantuan pendidikan yang disalurkan kepada mahasiswa asal Yahukimo memang bervariasi. Ada yang menerima Rp500 ribu, ada yang Rp700 ribu, bahkan ada yang Rp1 juta hingga 2.000.000 tergantung wilayah studi masing-masing.
Tapi juga ungkap dia, dari pengakuan mahasiswa banyak yang tidak menerima bantuan tersebut. Ketimpangan inilah yang beberapa kali menimbulkan keberatan dari mahasiswa, khususnya di Jayapura, yang sebagian di antaranya mengaku belum menerima bantuan sama sekali.
"Entah karena nomor rekeningnya yang salah atau tidak diteruskan ke pemda seperti apa, kita akan carikan solusi bersama," tegas Yafet.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa kali rapat bersama pengurus KPMY termasuk melalui pertemuan daring dengan koordinator wilayah (korwil) di seluruh Indonesia, untuk membahas persoalan ini. Hasilnya, pemerintah berencana melakukan evaluasi total terhadap mekanisme penyaluran bantuan pada tahun 2026 mendatang.
“Kami akan koreksi secara menyeluruh apakah perbedaan itu terjadi di tingkat dinas, atau di bank penyalur. Pemerintah akan mencari solusi terbaik agar tahun depan tidak terjadi lagi persoalan seperti ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga berencana mengusulkan dua opsi yang akan diajukan kepada pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan ke depan:
1. Bantuan tetap disalurkan melalui rekening pribadi mahasiswa; atau
2. Disalurkan melalui koordinator wilayah (korwil).
Meski demikian, pemerintah cenderung mempertahankan sistem penyaluran melalui rekening pribadi mahasiswa karena dinilai lebih transparan dan meminimalkan campur tangan pihak lain.
“Menurut saya kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sudah tegas yakni mahasiswa yang benar-benar aktif kuliah yang berhak menerima bantuan dan penyaluran langsung ke rekening mahasiswa sebenarnya sudah baik untuk menjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Pihaknya juga berkomitmen untuk memperjelas besaran nominal berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari D3, S1, S2, dokter dan juga pilot agar ke depan tidak ada lagi perbedaan yang menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa.
"Jadi mereka tau besaran yang akan mereka terima dari Pemda sehingga mahasiswa tidak tanya lagi soal nominalnya," jelas Yafet.
Lebih lanjut, Yafet juga menegaskan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan untuk segera menindaklanjuti keluhan mahasiswa secara serius.
“Saya secara khusus minta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar kita duduk bersama mencari solusi. Kami sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab untuk mengoreksi dan menyampaikan setiap keluhan yang datang dari mahasiswa maupun masyarakat,” ujarnya.
“Selama ini komunikasi sudah sering dilakukan, tetapi persoalan yang sama terus berulang. Jadi saya harap Dinas benar-benar mengambil langkah konkrit agar tidak ada lagi kecurigaan apakah masalahnya ada di dinas, di bank, atau di pihak lain. Yang penting kita temukan solusi yang adil dan baik untuk mahasiswa,” tambahnya.
Terkait insiden keributan dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyayangkan tindakan yang tidak mencerminkan karakter seorang mahasiswa.
“Kami sangat menyesalkan sikap seperti itu. Kalau memang itu mahasiswa, seharusnya persoalan diselesaikan dengan cara intelektual, bukan dengan keributan. Apalagi kegiatan itu seharusnya menjadi momen penyambutan mahasiswa baru,” katanya.
Ia berharap pengurus KPMY dapat menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar kegiatan organisasi ke depan dapat berjalan dengan tertib, produktif, dan mencerminkan nilai-nilai akademis yang baik.
"Saya minta kepada pengurus KPMY dan mahasiswa agar mengembalikan persatuan dan kesatuan mahasiswa sebagai generasi penerus Yahukimo. Jangan lagi ada gesekan sesama mahasiswa. Dalam suatu organisasi dinamika selalu saja ada tetapi jangan berlebihan dan melebar ke hal-hal yang buruk, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri," pintanya.
Sebab kata dia, orang tua di kampung pasti berharap dan mendoakan adik-adik yang sedang berkuliah untuk masa depan pribadi keluarga dan Yahukimo yang lebih baik bukan untuk hal-hal buruk.
"Untuk itu, saya minta dengan tegas jangan ada penyimpangan, kemarahan atau apapun bentuknya. Mari Kembali bersatu sebagai mahasiswa. Intinya ketidakpuasan mahasiswa sudah tersampaikan kepada pemerintah dan akan kami tindaklanjuti," tegasnya lagi.
Menurut Yafet, sekarang adalah waktunya untuk kembali beraktivitas di tempat kuliah masing-masing sambil berorganisasi yang baik. Dengan begitu adik-adik mahasiswa bisa terproses pembentukan karakternya yang bisa berguna, bermoral, beretika, jujur, tekun dan siap di pakai suatu kelak.
"Karena masa depan adik-adik ada pada diri sendiri. Jadi untuk menentukan calon pemimpin, harus dari sekarang guna menuju masa depan Yahukimo yg lebih baik," pungkas Yafet.
