JAKARTA | Papuareels.id — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) pukul 15.00 WIB. Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperkuat langkah percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden akan memberikan arahan strategis terkait penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut akan menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga, bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.
“Presiden menaruh perhatian serius pada percepatan pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat,” ujar Tito Karnavian usai memimpin rapat persiapan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/12/2025).
Rapat tersebut membahas kesiapan agenda pertemuan dengan Presiden, termasuk penyelarasan kebijakan dan program pusat–daerah guna memastikan pembangunan di Papua berjalan efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa komite memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil pemerintah daerah di Tanah Papua.
Menurut Paulus, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, komite tidak menjalankan fungsi teknis atau operasional. Peran utama komite adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Masih ada kebijakan dan program yang belum sepenuhnya sejalan antara pusat dan daerah. Komite hadir untuk memastikan seluruh upaya pembangunan bergerak dalam satu arah,” kata Paulus.
Ia menambahkan, komite juga berperan memahami program pemerintah pusat sekaligus menyerap rencana dan aspirasi para kepala daerah, sehingga kebutuhan masyarakat Papua dapat terintegrasi dalam kebijakan nasional.
Paulus yang membidangi sektor ekonomi dan investasi menilai bahwa tantangan pembangunan Papua masih berkaitan dengan keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, peningkatan investasi dinilai menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
“Melalui peran penghubung ini, kami mendorong terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan agar pembangunan di Papua dapat berlangsung secara konsisten dan memberikan dampak jangka panjang,” ujarnya.
